Pemda Harus Memberi Perhatian Khusus pada Kesejahteraan Guru Non-PNS, Jangan Ada Lagi Seperti Oemar Bakri

- Jumat, 26 November 2021 | 18:51 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang./dpr.go.id/dudih yudiswara
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang./dpr.go.id/dudih yudiswara

 

 

HaiBandung - Komisi II DPR RI mendesak pemerintah daerah (pemda) memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru nonpegawai negeri sipil (PNS). Termasuk guru honorer di daerah masing-masing.

Berdasarkan data hasil penelusuran Forum Guru Honorer Bersertifikasi, menunjukkan lebih dari 700.000 guru di Indonesia masih menerima gaji kurang layak sehingga tidak cukup untuk menjamin hidup sejahtera.

“Polemik dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS masih sangat memprihatinkan. Untuk itu, pemda harus lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru non-PNS di daerah masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Jakarta, Kamis 25 November 2021.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi DPR RI Junimart Girsang Minta Maaf kepada Kekuarga Besar Pemuda Pancasila

Ia menyampaikan pemerintah daerah perlu membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang mendukung kesejahteraan guru-guru honorer.

“Kepala daerah harus berani merealokasi program dan anggaran yang sifatnya tidak penting untuk dialokasikan sebagai tunjangan atau tambahan gaji bagi para guru non-PNS,” katanya.

Ia menegaskan gaji atau upah yang layak merupakan salah satu wujud konkret perhatian pemerintah terhadap nasib guru-guru honorer.

Tidak hanya itu, katanya, upah yang layak merupakan bentuk penghargaan riil pemerintah terhadap pengabdian guru.

Halaman:

Editor: Dudih Yudiswara

Sumber: Antaranews.com

Tags

Terkini

Terpopuler

X