Pemerintah Diminta Kaji Ulang Permenaker Masalah Pencairan 100 Persen Dana JHT Setelah Usia 56 Tahun

HaiBandung - Pemerintah diminta mengkaji ulang Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2022 yang menyatakan pencarian 100 persen dana JHT setelah usia 56 tahun.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, Sabtu 12 Februari 2022, Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2022 perlu dikaji ulang karena mencederai rasa kemanusiaan.

Selain itu, Permenaker RI Nomor 2 Tahun 2022 juga mengabaikan kondisi pekerja di tengah masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Luca Marini dan Marquez Posisi 1 dan 2 Hari Kedua Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika

"Muatan permenaker tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan dalam situasi pandemi,” katanya.

Peraturan ini juga, kata Netty, menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi pandemi.

Selama pandemi, sangat banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca Juga: Inilah Alasan Kenapa Knalpot Bising Dimusnahkan Polisi di Sumedang

Lebih lanjut, ia mengatakan, aturan pencairan dana JHT saat berusia 56 tahun itu berlaku bagi peserta berhenti bekerja.